Jika dilihat dari komposisi belanja pemerintah pusat, maka subsidi merupakan pos APBN yang mendapat alokasi dana terbesar dibanding belanja pemerintah pusat lainnya. Meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat juga terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan lain seperti program beras untuk rakyat miskin, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, bantuan petani, nelayan dan bantuan untuk sekolah/pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan. Program-program yang direalisasikan melalui eksekusi belanja Pemerintah yang semakin meningkat ini sejalan dengan upaya global yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Millenium Development Goals yang salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan.
Dalam rentang waktu 2005–2010, realisasi anggaran belanja subsidi secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp80,5 triliun, atau tumbuh rata-rata 10,8 persen per tahun, dari sebesar Rp120,8 triliun (4,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2005, menjadi Rp138,1 triliun (2,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp201,3 triliun (3,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2010. Perubahan realisasi anggaran belanja subsidi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut, antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price, ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; dan (2) perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi.
Realisasi Subsidi TA 2006 adalah sebesar Rp107.431.785.858.675 yang berarti 99,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2006 sebesar Rp107.627.567.700.000. Hal ini berarti realisasi Subsidi TA 2006 mengalami penurunan sebesar Rp13.333.532.449.356 atau 11,04 persen dari TA 2005. Realisasi Subsidi TA 2007 adalah sebesar Rp150.214.443.691.269 yang berarti 142,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp105.073.369.472.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2007 ini lebih besar Rp42.782.657.832.594 atau 39,82 persen dari TA 2006.
Peningkatan belanja terikat tahun 2008 antara lain terkait dengan melonjaknya anggaran belanja subsidi tahun 2008 sebesar 123,09 persen dibanding tahun 2007 yang salah satu diantaranya diakibatkan oleh tingginya harga minyak dunia sepanjang tahun 2008 yang pada bulan Juli mencapai puncaknya di level USD140/barel serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai USD96,8/barel. Realisasi Subsidi TA 2008 adalah sebesar Rp275.291.454.173.929 yang berarti 117,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp234.404.983.694.000. Kelebihan realisasi subsidi dibandingkan APBN-P tersebut terutama pada Subsidi BBM, yaitu Subsidi Premium, Subsidi Minyak Solar, dan Subsidi Minyak Tanah. Kelebihan pembayaran subsidi BBM tersebut telah mendapat persetujuan DPR RI pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN TA 2008 beserta Nota Perubahannya pada tanggal 4 Maret – 9 April 2008, yang menyatakan bahwa pembayaran subsidi BBM TA 2008 dilakukan sesuai dengan realisasi. Selama tahun 2008 terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM, sehingga subsidi yang ditanggung Pemerintah juga mengalami kenaikan. Realisasi Belanja Subsidi TA 2008 ini lebih besar Rp125.077.010.482.660 atau 83,27 persen dari Realisasi TA 2007.
Belanja Subsidi
Realisasi Subsidi TA 2009 adalah sebesar Rp138.082.160.271.329 yang berarti 87,33 persen dari APBN-P sebesar Rp158.117.854.544.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2009 ini lebih kecil Rp137.209.293.902.600 atau turun 49,84 persen dari Realisasi TA 2008. Realisasi Subsidi TA 2010 adalah sebesar Rp192.707.049.527.199 yang berarti 95,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp201.262.981.330.778. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2010 ini lebih besar Rp54.624.889.255.870 atau 39,56 persen dari Realisasi TA 2009.
Sumber:
Anggaran Pendapatan dan Belanja RI
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RI tahun 2011
Tenof 