Manajemen Kas Negara


Pada  suatu  entitas,  termasuk  didalamnya  adalah  instansi  pemerintah, pengelolaan  kas  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  sistem  pengendalian intern  yang  sangat  ketat.  Hal  ini  mengingat  bahwa  kas  merupakan  bentuk  aset lancar yang sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Namun demikian, hal ini tidak berarti kita mengabaikan sistem pengendalian interen bagi aset-aset  lainnya. Hanya  saja,  kas harus mendapat perhatian ekstra dibandingkan aset-aset lain tersebut dalam pengelolaannya.

Menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PP  nomor  24  tahun  2005),  yang dimaksud  dengan  kas  adalah  uang  tunai  dan  saldo  simpanan  di  bank  yang  setiap saat  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintahan. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang  ditentukan  oleh  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat. Manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan  upaya-upaya  pengendalian  yang  baik  sehingga  dapat  digunakan secara  efisien  dan  efektif  dalam  aktivitas  operasional  entitas  tersebut.

Manajemen  kas merupakan  bagian  dari  kegiatan  yang  lebih  besar  yaitu  kebijakan moneter dan fiskal, karena:
1.    Terkait erat dengan manajemen hutang (debt management)
Diperlukan adanya  suatu  kerja  sama  yang baik dalam hal pertukaran  informasi antara  pihak  yang  menerbitkan  hutang  dan  pihak  yang  mengetahui  kondisi keuangan  negara.
2.    Manajemen hutang/kas terkait erat dengan kebijakan moneter
Jumlah  surat  hutang  yang  diterbitkan  oleh  negara  akan  mempengaruhi  pasar uang. Oleh karenanya, penerbitan surat hutang pada saat dan  jumlah yang  tidak tepat  dapat mempengaruhi  nilai  tukar  rupiah  di  pasar  uang.

Pada dasarnya tujuan pengelolaan kas negara antara lain untuk:
1.    Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi.
Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu sangat penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan pengalokasian ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi sebagaimana yang diatur pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2.  Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup semua kegiatan operasionalnya maka diperlukan adanya pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari dalam dan luar negeri atau sumber-sumber lain. Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat sumber pembiayaannya sehingga biaya yang timbul atas pembiayaan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.
3.  Meminimalisasi kas menganggur (idle cash).
Setiap rupiah yang dimiliki oleh negara harus dipergunakan sebaik mungkin. Pemerintah selaku pengelola uang negara selayaknya menciptakan suatu system yang dapat meminimalkan terjadinya kas menganggur. Hingga saat ini masih banyak uang negara yang menganggur. Bagi negara, hal ini jelas tidak produktif. Uang tersebut tidak memberikan return yang memadai bahkan sebaliknya menimbulkan cost yang tinggi. Melalui penciptaan manajemen kas yang baik, dana yang tidak memberikan return maksimal tersebut dapat diinvestasikan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi negara.
4.  Mempercepat penyetoran penerimaan negara.
Penerimaan negara haruslah disetorkan dengan cepat, hal ini dimaksudkan:
a.      Agar dana yang bersumber dari penerimaan negara tersebut dapat segera masuk ke rekening kas umum negara sehingga dapat segera dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
b.      Minimalisasi kerugian negara atas dana yang mengambang (float) di bank persepsi.
Dana yang tidak segera disetorkan ke kas negara dapat dipergunakan oleh bank umum untuk keuntungan bank tersebut dengan demikian pemerintah dirugikan sebesar selisih bunga yang diterima pemerintah dan tingkat return yang diterima oleh bank umum tersebut dari hasil investasinya. Melalui penyetoran penerimaan secara langsung ke rekening kas negara maka kerugian tersebut dapat diminimalisasi.
5.  Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.
Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat atas saat yang tepat untuk melunasi kewajibannya. Pemerintah dapat saja melunasi kewajibannya lebih cepat atau lebih lambat jika memang hal tersebut lebih menguntungkan, misalnya jika negara donor memberikan potongan bunga apabila pemerintah melakukan pelunasan dini atas hutangnya.

Pustaka:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2006. Manajemen Kas Sektor Publik. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.